Penegakan Perda KTR di Tangsel Dapat Reaksi, Satpol PP Diminta Tidak Tebang Pilih!

RISKS - Penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat reaksi dari lingkup pendidikan. Dalam penegakan itu, Satpol PP Tangerang Selatan dinilai tebang pilih.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tangerang Selatan, Eko Pranoto angkat bicara perihal penegakan Perda KTR di Tangerang Selatan. Menurut Eko, satu sisi dalam penegakan tersebut pihaknya sangat mendukung.

Namun, kata Eko, pihaknya menyayangkan terkait adanya oknum pihak sekolah yang terkena Tipiring dalam razia yang digelar Satpol PP, Rabu 30 November 2022.

Baca Juga: Ini Nama Alat Canggih dan Fungsinya Milik TNI yang Dikirim dalam Pencarian Helikopter Jatuh

"Saya juga mendengar kabar disalah satu sekolah yang terkena razia ada KTP Kepala Sekolah yang di tahan dan di ambil oleh Satpol PP, apakah ini dibenarkan atau memang prosedurnya seperti itu," terang Eko Pranoto kepada wartawan.

"Terkait razia Perda No 4/2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang di lakukan oleh Satpol PP Tangsel kepada lembaga pendidikan, saya sangat apresiasi sekali dan pastinya akan berdampak positif untuk mengingatkan kita pada aturan yang ada bahwa salah satu tempat yang terkena KTR adalah lembaga pendidikan," ujarnya.

Baca Juga: TNI Kirim 4 Alat Canggih dalam Pencarian Helikopter Jatuh Milik Polri

Kendati begitu, menurut Eko, pihaknya prihatin terkait adanya oknum pendidik yang terkena razia Perda KTR dan mendapatkan penindakan Tipiring. Sebab, kata Eko, para pelanggar tersebut akan menghadiri persidangan dan menghabiskan waktu kegiatan belajar mengajar.

"Saya cukup prihatin untuk pelanggar dari info media yang saya baca, bahwa terduga para perokok yang terkena razia ini akan di Tipiring kan oleh Satpol PP. Harusnya di awal ini sebatas teguran lisan atau tertulis kepada para pelaku, bukan Tipiring," ujar Eko Pranoto.