Duit TPPU yang Mengalir ke Parpol bakal Ditelisik PPATK

RISKS - Dugaan hasil kejahatan TPPU yang mengalir ke partai politik mendapat perhatian serius Ahmad Sahroni. Pria yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera menyelidiki dugaan tersebut.

"Mau itu mengalir ke partai, pengusaha, pejabat, atau siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, bongkar semua," tegas Ahmad Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/1).

Sahroni mengaku, tidak ingin hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC) mengalir ke anggota partai politik.  “Jikalau benar adanya, maka saya minta PPATK terus telusuri dan pantau aliran-aliran dana kejahatan lingkungan tersebut," tambahnya. 

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024: Dewan Pers Keluarkan Pedoman Pemberitaan Cegah Isu SARA

Menurutnya, jangan sampai aliran dana GFC tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Karena ini bisa digunakan untuk mengintervensi jalannya pesta demokrasi terbesar di Indonesia itu.

"Sebab bahaya sekali kalau apa yang dikhawatirkan PPATK benar terjadi,” ucapnya.

Sahroni meminta PPATK segera berkolaborasi dengan segenap perangkat penegak hukum lainnya untuk mengambil langkah eksekusi sehingga dugaan tersebut cepat terungkap.

Baca Juga: Bicarakan Transparansi Kinerja KPU di Pemilu 2024, LMND Sambangi DPR RI

“PPATK harus langsung jalin kolaborasi dengan KPK, Polri, dan perangkat hukum lainnya yang dibutuhkan guna bongkar dugaan ini. Harus ditindaklanjuti dengan cepat kalau serius ingin usut ini barang," tuturnya.

Ia memberikan dukungan kepada PPATK agar tak gentar dalam memberantas kasus green financial crime yang diduga mengalir ke tangan partai politik itu.

"Jika nantinya PPATK mendapat banyak tekanan-tekanan, ingat jangan pernah takut dan goyah,” kata Sahroni.